Koalisi Masyarakat Sipil Buka Posko Pengaduan Kecurangan Tahapan Pemilu

Ilustrasi pemilu. Foto: SONNY TUMBELAKA/AFP

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil akan membuka posko pengaduan untuk mengawal proses tahapan Pemilu 2024 yang jujur dan adil serta transparan ke publik.

Nantinya, identitas pelapor akan disembunyikan dan koalisi akan menyaring bukti laporan untuk diteruskan ke stakeholder Pemilu.

“Kalau ada silakan laporkan kepada Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengawal pemilu bersih 2024 mendatang. Pos pengaduan akan dibuka hari ini sampai 18 Desember,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam konferensi pers secara daring, Minggu (11/12).

Nantinya, Koalisi akan melakukan update secara berkala dengan menjamin identitas pelapor. Jika ada yang melapor dan buktinya cukup akan diteruskan ke pemangku kepentingan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati menekankan, pemerintah punya semangat open data. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong open government Indonesia.

“Saya rasa setiap elemen juga perlu mendorong transparansi ini. Seperti kita ketahui, bahwa syarat parpol untuk menjadi peserta pemilu memang berat, tidak mudah. Dan putusan MK yang terkait verifikasi ini, MK menekankan betul tahapan verifikasi ini harus dilakukan dengan cermat teliti ketat supaya betul bisa menyaring peserta pemilu yang memang betul-betul memenuhi syarat dan menjadi pilihan publik,” ungkap Nisa.

Demi transparansi verifikasi faktual dan meminimalisasi kecurangan, Nisa menekankan agar penyelenggara pemilu berpegang pada aturan.

“Penyelenggara pemilu penting untuk bisa berpegang pada beberapa peraturan dan putusan MK tadi sehingga masyarakat disajikan partai-partai peserta pemilu yang memang layak menjadi peserta Pemilu 2024,” tegas Nisa.